KABAR73.COM — Asahan || Wajah ekonomi kerakyatan di Indonesia perlahan bertransformasi. Jika dahulu transaksi di warung kelontong, pedagang kaki lima, dan pasar rakyat identik dengan uang tunai dan pencatatan manual, kini adopsi teknologi digital mulai menjadi bagian dari keseharian mereka.
Penggunaan kode respons cepat standar Indonesia atau QRIS, serta pemanfaatan lokapasar (marketplace) dan media sosial, membuka akses pasar yang jauh lebih luas bagi pelaku usaha mikro. Konsumen kini dapat bertransaksi dengan lebih praktis, sementara pedagang memiliki rekam jejak transaksi digital yang bermanfaat saat mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan formal.
Meski demikian, proses digitalisasi ini masih menyisakan pekerjaan rumah terkait literasi digital dan keamanan siber. Tidak sedikit pelaku usaha berusia lanjut atau yang berada di wilayah dengan infrastruktur internet terbatas masih kesulitan mengoperasikan aplikasi keuangan maupun menghindari modus penipuan digital.
Pendampingan langsung di lapangan oleh komunitas muda, perbankan, dan dinas terkait menjadi kunci agar transformasi digital tidak menciptakan kesenjangan baru. Teknologi harus hadir sebagai alat bantu yang memudahkan, bukan menyulitkan pelaku usaha kecil.
Dengan pemanfaatan teknologi yang inklusif, ekonomi kerakyatan memiliki peluang besar untuk memperluas jangkauan pemasaran produk lokal hingga ke tingkat nasional bahkan ekspor, tanpa meninggalkan nilai-nilai kebersamaan dan kemandirian usaha.















































