Jakarta, Kabar73.com || Pemerintah Kabupaten Asahan terus berupaya memperkuat pelayanan sosial dan jaminan perlindungan bagi masyarakat melalui sinergi dengan pemerintah pusat. Upaya ini diwujudkan lewat audiensi resmi yang digelar bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, Dr. H. Syaifullah Yusup, di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Rabu (26/6/2025).
Rombongan Pemkab Asahan dipimpin oleh Wakil Bupati Rianto, SH, MAP, serta didampingi sejumlah pejabat daerah. Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Asahan menyampaikan sejumlah usulan strategis yang menjadi prioritas pembangunan sosial di wilayahnya.
Salah satu fokus utama adalah permohonan dukungan perluasan program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi warga miskin yang telah masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Meskipun pendataan terus diperbarui, Pemkab Asahan mencatat masih banyak warga rentan yang belum mendapatkan akses jaminan kesehatan akibat terbatasnya kuota nasional.
“Jaminan kesehatan menjadi kebutuhan dasar yang mutlak dan mendesak untuk dipenuhi, terutama bagi masyarakat prasejahtera yang seringkali menghadapi kendala biaya saat mengakses layanan medis,” ujar Wakil Bupati Rianto.
Selain itu, Pemkab Asahan juga mengajukan gagasan Sekolah Rakyat, sebagai solusi pendidikan alternatif bagi anak-anak dari keluarga miskin, anak putus sekolah, dan kelompok marginal. Sekolah ini diharapkan tak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga menanamkan karakter, keterampilan hidup, serta nilai-nilai sosial dan budaya lokal.
Pemkab Asahan juga mendorong dukungan terhadap beberapa program sosial lainnya, seperti penguatan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas, dukungan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan percepatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui pendekatan Rumah Sejahtera Terpadu.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Sosial RI, Dr. H. Syaifullah Yusup, menyampaikan apresiasinya dan membuka peluang kerja sama lebih lanjut dengan Pemkab Asahan.
“Saya sangat menghargai inisiatif dari Asahan. Data yang akurat dan program yang berpihak pada masyarakat adalah fondasi penting untuk kita bisa bergerak bersama membangun keadilan sosial,” ungkapnya.
Audiensi ditutup dengan penyerahan dokumen resmi dari Pemkab Asahan kepada Mensos, serta sesi foto bersama sebagai simbol kolaborasi jangka panjang antara pemerintah pusat dan daerah. (red)
