Aceh – Kabar73.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menyampaikan pidato perdananya usai dilantik Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Mualem mengaku akan menghapus barcode yang selama ini dipakai untuk mengisi BBM subsidi di SPBU di Tanah Rencong.
Mualem menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna istimewa yang berlangsung di DPR Aceh, Rabu (12/2/2025). Mualem mengaku dirinya dipilih bukan untuk menyusahkan rakyat.
“PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak ada lagi istilah barcode, mohon digaris bawahi semua. Siapa saja yang isi minyak, tetap terus karena tidak jadi masalah lagi bagi masyarakat,” kata Mualem disambut gemuruh tepuk tangan tamu undangan.
Menurutnya, selama ini ada orang yang berkeinginan membakar SPBU hanya gara-gara masalah barcode. Dia juga memberitahukan hal itu kepada Mendagri dan JK yang hadir di lokasi pelantikan.
Menurutnya, barcode yang selama ini berlaku untuk mengisi BBM jenis solar dan Pertalite tidak bermakna. Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu mengaku sudah melihat fakta di lapangan.
“Tapi saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun. Program barcode, melakukan stiker tidak ada makna sekalipun,” jelasnya didampingi Wakil Gubernur Fadhlullah Dek Fadh.
“Makanya saya ambil kesimpulan pada hari ini adalah untuk menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU di Aceh,” lanjutnya.
Diketahui, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyebutkan program pembelian BBM subsidi dengan menggunakan QR Code di Aceh telah mencapai 100 persen. Tanah Rencong disebut sebagai pionir untuk program tersebut.
“Masyarakat Provinsi Aceh merupakan pionir contoh model positif dalam penggunaan BBM subsidi yang sudah menggunakan QR Code. Program ini sudah mencapai 100 persen di Aceh,” kata Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Freddy Anwar kepada wartawan, Jumat (31/3/2023).
Menurutnya, masyarakat Aceh yang membeli solar subsidi dan Pertalite sudah menunjukkan QR Code saat mengisi minyak. Penggunaan kode tersebut dinilai dapat mencegah kecurangan serta mengurangi penyalahgunaan BBM subsidi. (red)
